Belajar Perang Pada Lebanon

Hampir dua dasawarsa terakhir, negeri Lebanon menjadi ajang peperangan. Peperangan yang tidak saja melibatkan anak-anak negeri --ketika Lebanon terbagi dua antara kaum Kristen Falangis dan kaum Muslim-- namun negeri yang dikenal dengan sebutan kota Paris-nya Timur Tengah itu juga menjadi medan pertempuran negara-negara tetangga, seperti Israel, Palestina, serta Suriah.Peperangan selalu ada dalam jiwa mereka. Anak-anak maupun kaum perempuan yang memanggul senjata, menjadi pemandangan sehari-hari di sudut-sudut kota Beirut yang porak poranda. Bom bunuh diri pun bukan lagi menjadi berita istimewa untuk disajikan, mengingat terlalu seringnya peristiwa itu terjadi. Berita dari Lebanon selalu identik dengan peperangan, mayat, dan darah.
Di tengah ingar bingar perang yang selalu mewarnai negeri itu, Lebanon menghentak komunitas persepakbolaan dunia ketika mereka menggelar Piala Asia tahun 2000 lalu. Puing-puing kota yang berserakan sisa perang, tak menghalangi pesta olahraga berlabel Piala Asia itu digelar.

Meskipun kenyataannya, Lebanon sendiri gagal mengukir prestasi manis di ajang tersebut.Kata 'perang' tampaknya lebih bisa dipahami masyarakat Lebanon dibanding sepak bola. Tak mengherankan, meskipun pelatih timnas Lebanon saat itu yang asal Kroasia, Joseb Scoblar, berhasil mendatangkan beberapa legiun asing untuk direkrut menjadi penopang timnas Lebanon, namun prestasi sepak bola mereka tetap jeblok. Kultur sepak bola di negeri Lebanon memang sangat tertinggal jika dibanding negeri-negeri tetangganya, seperi Arab Saudi, Kuwait, Iran atau bahkan jika dibandingkan dengan Indonesia sekalipun.Benarkah? Tentu saja benar. Ketika kita telah memiliki skuad yang disegani di tingkat Asia dengan bintang-bintang seperti Rony Patinasarani, Rony Paslah, Iswadi Idris ataupun almarhum Abdul Kadir, Lebanon belum ada di peta kekuatan sepak bola Asia. Setidaknya hal itu pernah terjadi sekitar tahun 70-an.Bagaimana tidak, ketika negara-negara lain mulai bangkit dengan persepakbolaannya, Lebanon masih berkutat dengan peperangan. Permainan anak-anak pun tidak jauh dari mesin-mesin perang, baik yang asli maupun yang terbuat dari plastik sekalipun. Dan, mereka terlihat asyik main perang-perangan di tengah perang sungguhan. Hanya perang, perang, dan perang yang ada dalam kehidupan mereka.Namun, peperangan dalam jiwa rakyat Lebanon, telah menghasilkan sesuatu yang produktif. Semangat 'bertempur' yang masih menggelegak berhasil disalurkan menjadi pertempuran di medan yang berbeda, salah satunya adalah sepak bola. Lebanon memang belum menjadi 'macan Asia' sepak bola seperti Arab Saudi, Iran, Jepang, atau Korea Selatan. Namun, kiprah pasukan negeri sisa perang itu setidaknya telah mejadi sandungan bagi timnas Indonesia untuk berdiri tegak di Asia.Tentu saja babak kualifikasi Pra Olimpiade pekan lalu, bisa menjadi kasus up to date untuk sekadar diperbandingkan. Lebanon yang dianggap tim 'anak bawang', berhasil menyingkirkan Yordania yang lebih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim lainnya.Bahkan pasukan Lebanon yang saat ini ditukangi pelatih asal Prancis, Richard Tardi itu menjadi 'mimpi buruk' bagi timnas Indonesia ketika mereka berpesta gol 5-1 di Beirut, meskipun dalam pertandingan sebelumnya di Jakarta, mereka dikalahkan Zaenal Arif dan kawan-kawan, 1-0. Semangat 'berperang' tim Lebanon bisa jadi merupakan modal utama mereka. Harapan Lebanon untuk bisa sejajar dengan tim-tim papan atas benar-benar berusaha diwujudkan.Semangat untuk 'berperang'itulah yang mungkin telah hilang dari kubu tim Indonesia. Padahal, ketika usia kemerdekaan Indonesia sudah demikian uzur, sudah 58 tahun, setelah dijajah Belanda selama tiga setengah abad dan Jepang selama 3,5 tahun, peperangan senantiasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Pemberontakan PRRI/Permesta, pemberontakan DI/TII, konfrontasi dengan Malaysia, hingga penumpasan kaum-kaum separatis seperti di Papua, Timor Timur dan yang teranyar di Aceh.Bahkan kata peperangan tidak hanya klaim milik militer. Setidaknya kerusuhan Sambas, Sanggau Ledo, Ambon dan beberapa kerusuhan sipil lainnya bisa membuktikan hal itu. Namun kenyataannya, semangat bertempur yang kita miliki tidak bisa disalurkan pada hal yang lebih positif.Bukannya kita harus menghadirkan peperangan untuk membentuk satu tim yang sarat dengan semangat tempur yang meluap-luap. Cukuplah kita belajar pada 'semangat perang' pasukan sepak bola Lebanon yang nyata-nyata telah menyingkirkan kita.Setidaknya jika kita memiliki harapan, kita harus siap untuk 'berperang'. Seperti ungkapan Livius yang dikutip Niccolo Machiavelli dalam 'Il Principe': ''Bagi orang yang memang harus berperang, perang adalah adil; dan bila harapan hanya dapat diraih dengan perang, perang itupun suci.''

Sarkawi dan korupsi

Sambil mengernyitkan kening, Sarkawi tak henti-hentinya membolak-balik halaman sebuah surat kabar. Meski bukan kebiasaannya membaca surat kabar seperti layaknya yang dilakukan orang-orang pangkat ataupun penggede di desanya, namun pagi itu dia melakukan ritual yang tak pernah dilakukan sebelumnya; Membaca Koran!
Rasa penasarannya tiba-tiba timbul ketika orang-orang di desanya ramai membicarakan korupsi. Sebagai orang dusun yang hanya tamatan kelas tiga sekolah rakjat, kata itu masih terdengar asing baginya, meski secara sederhana dia mengerti maksudnya.
Ketika dia berusaha mencari keterangan tentang apa dan siapa yang melakukan korupsi, maka orang-orang sekampungnya pun hampir dengan seragam menjawab, ”baca dong koran.”
Dengan menyisihkan uang rokok yang dikumpulkannya selama tiga hari, pagi-pagi betul Sarkawi pun bergegas membeli selembar koran. Meski harus mendatangi pasar dekat kantor kecamatan yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya, hal itu tidak menjadi halangan baginya. Asal rasa penasarannya terjawab, itu sudah cukup membayar segala pengorbanannya.

Dipilihnya surat kabar dengan gambar-gambar yang menarik dan warna yang menyolok. Dan, Sarkawi pun menikmati lembaran demi lembaran koran yang dibelinya ditemani secangkir kopi tubruk dan sepiring singkong rebus. Hari itu, sengaja dia meliburkan diri dari kegiatannya menyiangi kebun singkongnya hanya untuk mencari tahu soal apa dan siapa yang korupsi.
Ditelitinya halaman pertama, dengan cara membaca yang masih terbata-bata, dia menemukan judul yang ditulis dengan huruf kapital besar-besar: 'Direktur Bank Anu Ditahan Karena Terlibat Korupsi'.
Lalu dia pun membuka lembar berikutnya, dan menemukan judul 'Bupati Anu diduga Terkait Korupsi Dana Anu', di lembar selanjutnya dia pun menemukan, 'Anggota Komisi Anu Terbukti Korupsi,' di tengah kebingungannya yang membuat keningnya semakin berkerut, bertubi-tubi mata Sarkawi tertumbuk pada judul-judul, 'Calon Walikota Anu Dilaporkan ke KPUD Karena Korupsi,' Direktur Koperasi Anu dituntut 20 tahun Terkait Masalah Korupsi, 'Komandan Satuan Anu Dicurigai Melakukan Korupsi Dana Bantuan Anu,' 'Pengasuh Pondok Pesantren Anu Dilaporkan Santrinya Soal Korupsi,' dan judul-judul lainnya yang tak pernah tidak menyertakan kata korupsi.
Tiba-tiba dada Sarkawi terasa sesak. Dia pun ingin terbebas dari kata yang membuatnya pusing tujuh keliling. Dengan perlahan, dia mencoba membuka halaman olahraga yang menurutnya, bisa jadi ini halaman yang terbebas dari kata korupsi. Dibaliknya koran di genggamannya dan meneliti halaman terakhir surak kabar tersebut. Matanya pun langsung tertuju pada judul berita: “Pengurus PB Anu Diduga Melakukan Korupsi Dana Bantuan Atlet.”
Sarkawi pun menarik napas dalam-dalam. Diseruputnya kopi yang nyaris dingin karena sejak tadi tak tersentuh. Rasanyapun terasa hambar, tidak senikmat seperti hari-hari sebelumnya, seperti ketika dia sama sekali tidak tahu menahu soal korupsi.
Ada penyesalan di dada Sarkawi. Hanya gara-gara rasa penasaran yang membuncah, dia akhirnya membeli koran untuk mencari tahu apa dan siapa yang melakukan korupsi. Akibat yang timbul pun tak dia duga. Ternyata banyak tahu tentang segala hal tidak selalu lebih baik dari tidak tahu sama sekali.
Bagi Sarkawi, hal itu telah merusak hari-harinya dari detik ini hingga mendatang. Kata korupsi yang menyesaki benaknya, benar-benar membuatnya hidup dalam ketidaknyamanan.
Dia pun mulai dihinggapi rasa curiga. Pikirannya yang tadinya tak pernah berburuk sangka terhadap orang lain, kini mulai berubah. Bagaimanapun, paparan koran yang dibelinya yang menggambarkan semua lapisan telah melakukan praktek-praktek korupsi, membuat dia mulai menduga-duga.
Ketika Wak Haji Badrun meminta dana shodaqoh mushola yang biasa diedarkan melalui kenclengan saat sholat Isya berjamaah, pikiran pertama yang hinggap dalam kepala Sarkawi adalah, jangan-jangan Wak Haji juga menggelapkan dana kencleng tersebut.
Ketika Mak Rodiah menagih utang bekas dia ngopi-ngopi di warungnya, Sarkawi pun curiga, jangan-jangan dana yang ditagihkan digelembungkan.
Pun demikian halnya ketika pak RT membicarakan soal dana patungan untuk memperbaiki saluran air yang rusak, Sarkawi berpikir, jangan-jangan dananya nanti akan diselewengkan.
Bahkan ketika seorang pembeli singkong goreng dangangannya merelakan uang kembaliannya kepada Sarkawi, Sarkawi menggangap, jangan-jangan orang itu tengah melakukan penyuapan.
Segala macam kecurigaan terus membayangi pikiran Sarkawi. Efek surat kabar yang dibacanya benar-benar luar biasa. Dia kini tidak mempercayai siapapun, terutama jika berurusan dengan uang.
Hal yang lebih parah lagi, Sarkawi kini tidak lagi mempercayai istrinya sendiri. Ketika istrinya Sutini meminta jatah untuk belanja, bak seorang petugas KPK yang tengah melakukan interogasi, Sarkawi dengan teliti meminta perincian apa saja yang akan dibeli Sutini. Jika Sutini menyertakan jengkol dalam daftar pembeliannya, Sarkawi pun dengan sigap menanyakan apakah itu untuk keperluan semua orang di rumahnya atau hanya keperluan pribadi. Segala macam tetek bengek dilakukan Sarkawi hanya untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi terjadi di rumahnya. Dia pun akan selalu melakukan audit setiap Sutini pulang berbelanja dari pasar. Tentu saja semua itu membuat Sutini mutung. Buntutnya, Sarkawi dipersilahkan tidur di ruang tamu untuk beberapa malam kedepan dan berbelanja serta memasak sendiri. Semua itu terjadi gara-gara kata 'korupsi'.

Profesionalisme amatiran

Di dunia olahraga kita mengenal dua jalur, amatir dan profesional. Ketika jalur amatir lebih menitikberatkan pada pembinaan si atlet dan cabang olahraga itu sendiri, dunia profesional lebih mengarah pada bisnis yang bisa menjadi pegangan hidup si atlet. Tidak mengherankan jika jalur profesional selalu menjadi tujuan akhir para atlet di manapun di planet bumi ini.
Jalur profesional memang begitu menjanjikan. Sederet contoh untuk itu terpampang cukup nyata. Para pemain profesional baik itu di bidang tenis, basket, sepak bola, tinju maupun cabang olahraga lainnya bisa hidup layak dari uang yang dihasilkannya. Bahkan, tak sedikit para olahragawan yang hidup bak jutawan. Dengan kepopuleran dan kekayaan yang dimiliki, mereka bisa berdiri sejajar dengan para pesohor dari dunia lainnya.
Sentuhan profesionalisme di dunia olahraga memang telah menjadikan ajang ini sebagai bisnis hiburan yang melibatkan uang yang sukar dibayangkan. Bagaimana seorang Andre Agassi bisa mondar-mandir dengan pesawat jet pribadinya, David Beckham bisa membanggakan istana bernilai jutaan poundsterling dan sederet bintang olahraga lainnya yang bisa hidup di tengah kemewahan bagaikan keluarga Onasis.

Seperti halnya di negeri lainnya, sentuhan profesionalisme juga merambah dunia olahraga di Indonesia. Meski belum membuat para atletnya menjadi jutawan tingkat dunia, namun setidaknya mereka bisa hidup layak dengan segala kemewahan yang dimilikinya.
Mungkin pada tahun 70 hingga akhir 80-an, sukar membayangkan ada atlet yang bisa hidup dengan gelimang kemewahan. Jangankan untuk membeli barang-barang mewah, untuk mencukupi kebutuhan hidup saja mereka masih harus berpikir keras.
Tapi saat ini, bisa dilihat bagaimana Taufik Hidayat bisa bergonta-ganti mobil sport mewahnya kapan dia suka. Juga pemain sepak bola Kurniawan Dwi Julianto yang bisa menghasilkan uang ratusan juta dalam setahun hanya dari kepiawaiannya mengolah si kulit bundar. Saat ini, atlet-atlet yang bisa menikmati hidup seperti Taufik dan Kurniawan di Indonesia sudah tidak bisa lagi dihitung dengan jari. Semua itu karena di ajang profesional, olahraga semata-mata merupakan bisnis murni.
Seperti dunia bisnis lainnya, selalu ada aturan main untuk menjaga hubungan agar tetap saling menguntungkan. Segalanya diatur dengan perjanjian kontrak tertulis yang berkekuatan hukum dan benar-benar ditata secara profesional.
Lalu, bagaimana di ajang olahraga profesional kasus seperti yang menimpa juara dunia kelas bulu versi WBA Chrisjohn dan manajer sekaligus pelatihnya, Mukhlis Sutan Rambing sampai bisa terjadi?
Kasus perselisihan antara Chrisjohn dan Sutan Rambing belakangan memang banyak menyita perhatian publik dan menghiasai pemberitaan media-media nasional. Bahkan perseteruan antara 'guru dan murid' menyangkut soal perjanjian kontrak tersebut nyaris mengancam kelangsungan karir Chrisjohn sendiri.
Perselisihan di antara keduanya dipicu ketika Chrisjohn dianggap melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kontrak dengan memutus secara sepihak. Padahal, juara dunia dari sasana Bank Buana Semarang itu memiliki keterikatan kontrak dengan manajernya hingga tahun 2007 mendatang.
Alasan Chrisjohn melakukan pengingkaran karena menurutnya kontrak yang disepakatinya dulu terlalu memberatkan dirinya. Salah satu poin yang paling memberatkan petinju yang juga atlet wushu nasional itu adalah pembagian 50-50 dari semua penghasilan Chrisjohn baik itu dari hasil pertandingan maupun kontrak iklan.
Dengan alasan itu, Chrisjohn hengkang dari sasana Bank Buana dan pindah ke sasana Herry's Gym di Perth Australia, milik Craig Christian yang saat ini menjadi pelatihnya.
Namun satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, persoalan itu tiba-tiba muncul setelah Chrisjohn merebut gelar juara dunia usai mengalahkan petinju Jepang Osamo Sato pada 4 Juni 2004 lalu sebelum akhirnya mempertahankan gelar dari penantangnya petinju Kolumbia Jose Rojas pada 4 Desember tahun lalu.
Seiring dengan prestasinya, kepopuleran Chrisjohn pun merangkak. Kontrak menjadi bintang iklan yang mungkin selama ini tidak pernah dia impikan, berhasil dia dapatkan. Tentu saja hal itu berpengaruh besar pada pundi-pundi uangnya.
Dari sinilah benih-benih perselisihan dimulai. Artinya, persoalan mulai muncul ketika petinju tersebut mulai 'melek' terhadap uang yang dihasilkan yang kenyataannya tidak sedikit.
Mungkin alasan Chrisjohn sendiri bisa dipahami, mengingat dia menjadi subyek utama dari pengumpulan rupiah yang dihasilkannya. Terlebih lagi, setidaknya menurut pemikiran Chrisjohn, uang hasil kontrak iklan itu benar-benar murni hasil kerja dirinya dan tidak melibatkan orang lain.
Hanya saja apapun alasan Chrisjohn, faktanya dia telah memiliki kontrak yang dengan sadar dia tandatangani hingga tahun 2007 mendatang. Artinya, dia telah menyetujui klausul-kalusul yang ada dalam perjanjian kontrak tersebut yang disahkan secara hukum.
Bisa jadi, saat itu Chrisjohn tidak berpikir akan menghasilkan uang yang banyak, sehingga dengan entengnya dia membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian yang belakangan dia klaim terlalu memberatkan dirinya.
Persoalan terus berlanjut. Sutan Rambing pun mengancam akan membawa masalah itu ke pengadilan sebelum petarungan mantan anak didiknya dengan petinju AS Derrick Gainner digelar. Ancaman Sutan Rambing tentu bisa berakibat fatal bagi karir Chrisjohn, mengingat jika hal itu sampai ke meja pengadilan, gelar juara Chrisjohn terancam dicopot.
Untuk menyelamatkan pertandingan serta Chrisjohn sebagai asset bangsa, perundingan di antara kedua pihak yang bertikai pun digelar. Kesepakatannya, Sutan berhak menerima dana kompensasi sebesar 400 juta rupiah dari pihak Chrisjohn, meski pembayarannya sempat terhambat dengan kekeraskepalaan sang juara dunia.
Kasus tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua pihak benar-benar bersikap secara profesional. Di satu pihak, Chrisjohn sebagai pihak kedua yang telah setuju dengan perjanjian kontrak yang dia tandatangani, tidak seharusnya melakukan pengingkaran justru ketika kebintangannya mulai bersinar.
Di pihak lain, Sutan Rambing sebagai pihak pertama juga selaykanya membeberkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada Chrisjohn termasuk jika dia mampu merebut gelar juara dunia dengan penghasilan yang cukup besar, sebelum penandatangan kontrak terjadi. Sehingga, tidak ada yang merasa dibohongi ataupun dikhianati di kemudian hari.
Kasus-kasus ketidakprofesionalan di ajang olahraga profesional Indonesia bukan hanya masalah Chrisjohn. Di ajang sepak bola Liga Indonesia yang mulai ditata dengan profesional sejak tahun 1994, banyak sekali terjadi hal-hal yang kurang profesional.
Masalah teranyar terjadi ketika PSSI sebagai penyelenggara Liga yang disponsori produsen rokok ternama harus kelimpungan ketika tiga klub di antaranya telah mengikat kontrak dengan sponsor lain dengan produk serupa.
Tentu saja PSSI sudah seharusnya bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini sebelumnya. Andai saja induk organisasi sepak bola itu bisa bekerja lebih profesional dengan mampu menggaet sponsor jauh sebelum musim kompetisi Liga digelar, tentu klub-klub tidak akan berani melakukan negosiasi dengan sponsor yang memiliki produk serupa.
Yang terjadi adalah, ketika klub-klub sudah mampu mendapat sponsornya sendiri jauh-jauh hari, PSSI baru belakangan menggaet sponsor hanya satu minggu sebelum kompetisi digelar.Belajar dari dua kasus di atas, bisa jadi inilah yang dinamakan profesionalisme amatiran.

The sickman of ..........ASEAN

Jika kita merunut jauh ke belakang, sejarah pernah mencatat, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negeri yang diperhitungkan di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Gaya kepemimpinan dan retorika yang dimiliki Bung Karno -begitu pahlawan proklamator itu akrab disapa-, telah menghipnotis dunia.
Meski Indonesia masih carut marut sebagai negeri yang baru lepas dari kungkungan kolonialisasi, namun republik ini benar-benar mampu berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri lainnya. Di tengah centang perenangnya himpitan ekonomi dan sosial yang mendera, secara politis Indonesia begitu kokoh di mata dunia.
Bahkan dalam satu kunjungannya ke Amerika Serikat, Bung Karno berani menunjuk hidung Presiden John F Kennedy yang saat itu menjadi icon negara super power planet bumi ini.
Gaya kepemimpinan Soekarno yang progresif dan meledak-ledak, membuat negeri ini begitu menonjol. Ketika negara-negara baru lainnya tunduk pada dua kekuatan besar dunia, Uni Sovyet di blok Timur dan Amerika serikat di blok Barat, Indonesia mampu menjadi pemrakarsa gerakan baru dengan digelarnya konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 silam.

Konferensi yang menghasilkan Dasa Sila Bandung itu menjadi cikal bakal gerakan non blok yang benar-benar menempatkan Indonesia dalam posisi strategis peta politik dunia.
Surutnya kepemimpinan Soekarno diganti dengan era Presiden Soeharto. Meski tidak seprogresif Soekarno, Soeharto yang dikalangan luar negeri dikenal dengan sebutan The Smiling General, masih mampu menempatkan Indonesia di tempat terhormat.
Sebagai negara besar di kawasan Asia, Indonesia begitu dipandang. Politik luar negeri bebas aktif yang dianut negeri ini, membuat Indonesia bisa begitu lincah menjalin hubungan. Selain itu, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga mendapat tempat di negeri-negeri dengan komunitas serupa.
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu the founding father organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Senioritas kepemimpinan Soeharto -terlepas dari segalam macam persoalan yang mendera di dalam negeri-, telah membuat Indonesia menjadi rujukan bagi negeri-negeri tetangga lainnya, baik di bidang politik, ekonomi maupun keamanan.Bisa dikatakan, dalam kepemimpinan dua presiden pertama tersebut, harga diri bangsa ini terjaga dengan utuh.

Singkong Sarkawi

Gara-gara singkong, hampir tiga mingguan lebih Sarkawi tidak bertegur sapa dengan tetangga dekatnya Marzuki. Sarkawi merasa dikhianati, merasa dilecehkan dan merasa diinjak-injak harga dirinya oleh tetangga yang telah dianggapnya lebih dari sahabat kental itu.
Baru kali ini Sarkawi merasa memiliki energi untuk memompa kebencian yang berlebih terhadap orang lain. Dan yang membuat dia sedih, mengapa hal itu harus ditujukan pada Marzuki yang nota bene adalah teman bermainnya sejak kecil hingga sama-sama tua dan beranak pinak.
Bisa jadi, kebencian itu semakin menjadi karena Marzuki selama ini sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. Atau bisa jadi juga, amarah yang menderanya merupakan akumulasi dari berbagai persoalan kecil yang sempat terjadi di antara mereka. Kemungkinan lainya, kondisi Sarkawi yang tengah morat-marit akibat usaha singkong gorengnya agak seret, membuat dirinya begitu sensitif dan bersumbu pendek.

Kebencian Sarkawi dimulai ketika Marzuki dengan semena-semena mencabut pohon singkong -yang merupakan mata pencaharian utamanya- di wilayah perbatasan antara rumah keduanya. Tanpa ba-bi-bu, Marzuki melibas pohon-pohon singkong Sarkawi untuk mendirikan pagar tembok rumahnya yang mulai dibangun dengan permanen.
Sejak anak Marzuki merantau ke Jakarta, sedikit demi sedikit Marzuki bisa membangun rumahnya dengan tembok yang tampak terlihat kokoh. Ini sangat berbeda dengan rumah Sarkawi yang masih berdidinding bambu anyam dengan atap rumbia dan...tentu saja bocor di mana-mana jika hujan deras mendera.
Akibat dari tindakan Marzuki tersebut, Sarkawi pun naik pitam. Baginya, tindakan Marzuki tidak bisa lagi ditolerir. Belum lagi omongan dari tetangga lainnya, teman ngopi di warung Mak Rodiah, yang semakin membuat hatinya panas.
Dari hari ke hari, Sarkawi semakin tidak bisa menguasai diri. Hampir setiap pagi Sarkawi dengan demonstratif mengasah golok -yang biasa dipakai untuk memotong singkongnya-, tepat di wilayah sengketa. Bagi Sarkawi, sudah jelas, singkong itu miliknya dan ditanam di tanah warisan bapaknya, tentu saja hal itu harus dipertahankan meski harus beradu golok sekalipun.
Tak jarang pula Sarkawi berteriak-teriak menantang Marzuki untuk menyelesaikan masalah itu dengan adu otot. Tentu saja dengan badan jauh lebih besar dan berotot, bukan hal sulit bagi Sarkawi untuk memukul jatuh Marzuki yang berbadan kurus dan bertubuh kecil itu.
Tapi Marzuki sendiri tampaknya tak acuh dengan segala macam tantangan dan unjuk kekuatan yang dilakukan Sarkawi. Ketika Sarkawi mulai berkoar-koar menantang dirinya, dia lebih banyak memilih diam di dalam rumah dan melanjutkan minum kopi jahenya. Seperti tak ada apapun yang terjadi.
Namun di kepala kecilnya yang berotak besar, Marzuki sibuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambilnya untuk memenangkan sengketa tersebut.
Bahkan setiap para tetangga menanyakan masalah sengketa batas pekarangan rumah antara dirinya dengan Sarkawi, Marzuki dengan lugas mengatakan; “Biarlah masalah ini diselesaikan oleh pak RT. Kami kan dua orang tua yang bisa duduk berhadapan untuk saling bicara.”
Berkali-kali Marzuki menjelaskan hal itu pada para tetangga lainnya, bahwa dia lebih memilih musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, tinimbang harus beradu badan yang menurutnya tidak pantas lagi dilakukan dua orang tua seperti mereka.
“Saya bisa maklum dengan apa yang dilakukan saudara saya Sarkawi. Terlalu banyak masalah yang dia alami akhir-akhir ini, termasuk soal usahanya yang semakin seret. Tapi saya yakin dia masih bisa diajak bicara untuk menyelesaikan masalah ini.” Selalu kalimat-kalimat seperti itu yang diucapkan Marzuki kepada para tetangga, dengan sikap yang rendah hati pula.
Tentu saja simpati para tetangga mengalir deras pada Marzuki. Terlepas dari persoalan awal yang memicu sengketa tersebut, namun sikap Marzuki yang jauh lebih luwes dan tampak terpelajar, membuat dirinya mendapat dukungan dari tetangga lainnya.
Di luar semua itu, Marzuki yang otaknya tak pernah berhenti berpikir untuk mencari cara memenangkan sengketa tersebut, tiap malam masih terus mencabuti pohong singkong Sarkawi yang baru ditanam pagi harinya. Tentu saja tanpa harus diketahui para tetangga lainnya.
Kondisi seperti itu semakin membuat Sarkawi kehilangan akal. Sarkawi yang tidak memiliki tata bahasa lugas, hanya mampu mengencangkan urat-urat lehernya dengan berteriak-teriak. Sarkawi yang tidak memiliki cara lain selain adu otot, hanya mampu mengacung-acungkan goloknya yang semakin tipis karena terlalu sering diasah.
Bagi Marzuki sendiri, sikap Sarkawi yang mulai meledak-ledak merupakan hal yang paling ditunggunya. Marzuki seakan ingin memperlihatkan kepada khalayak kampungnya bahwa Sarkawi-lah yang tidak bisa menahan diri, Sarkawi-lah yang overacting, Sarkawi-lah yang tidak mau berunding. Bahkan dalam hati kecilnya, Marzuki berharap Sarkawi benar-benar lepas kendali dan memukulnya. Setidaknya, hal itu akan semakin mengalirkan simpati warga kampung terhadap dirinya. Skenario itulah yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh Marzuki.
Di hari yang tepat dan saat yang tepat, pagi-pagi benar Sarkawi sudah berteriak-teriak sambil mengacungkan golok setelah melihat pohon singkong yang baru ditanamnya kemarin pagi, kembali berserakan dicabuti seseorang yang tak lain adalah Marzuki.
Marzuki yang saat itu tengah menikmati kopi jahe tubruk kesukaannya dengan beberapa potong singkong goreng hasil jarahan dari kebun Sarkawi, langsung keluar rumah dengan wajah yang dibuat tak berdosa.
Sambil (tak) sengaja menginjak pohon singkong Sarkawi yang masih tersisa, Marzuki menghampiri seterunya dan bertanya dengan lemah lembut, “apa yang membuatmu marah-marah sepagi ini sahabatku?”
Tanpa basa-basi Sarkawi yang tak mampu lagi menahan diri memukul jatuh Marzuki dengan sekali pukulan. Itulah yang diharapkan Marzuki selama ini. Skenario semakin sempurna ketika kejadian itu dilihat pak RT yang kebetulan tengah melewati rumah keduanya. Persoalan sengketa itupun akhirnya berubah menjadi masalah pemukulan dan dibawa ke rapat warga yang sebagian besar kadung bersimpati kepada Marzuki. Hasilnya, Sarkawi bersalah dan Marzuki berhak melanjutkan pembangunan pagar temboknya demi keamanan dirinya dan keluarganya. Pembangunan pagar tembok itu pun dijaga aparat keamanan kampung segala, untuk berjaga-jaga kalau-kalau Sarkawi melakukan tindakan kekerasan lainnya.

Dhany R Bagja

Derby

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia yang mencuat belakangan ini, suka atau tidak suka telah membuka babak baru dalam cerita panjang perseteruan antara dua negeri serumpun. Hubungan Indonesia-Malaysia yang penuh gejolak sejak tahun 60-an, tampaknya kembali diuji dengan permasalahan yang sempat menegangkan urat syaraf di kalangan elit kedua negeri.
Sejarah mencatat, hubungan kedua negara selalu diwarnai dengan pertikaian. Dari mulai perselisihan Presiden Soekarno dengan PM Tun Abdul Razak yang berbuntut konfrontasi senjata di antara dua negeri bertetangga, persoalan perebutan pulau Sipadan dan Ligitan hingga masalah TKI yang terus bergulir sampai saat ini.
Di era kepemimpinan Soeharto, hubungan antar kedua negara sedikit terlihat mesra. Peperangan yang bertitel “Dwikora” ini berangsur-angsur dilupakan. Bahkan persoalan perebutan pulau Sipadan dan Ligitan, sengaja dihindari untuk membina hubungan yang lebih baik dan saling menguntungkan di antara keduanya.

Namun tak dapat dipungkiri, hubungan kedua negeri bagaikan api dalam sekam. Sedikit permasalahan yang terjadi, bisa tiba-tiba membesar dan penuh emosional.
Sebagai negeri tetangga dan serumpun, pola hubungan Indonesia-Malaysia memang rentan. Jika diumpamakan, hubungan Indonesia-Malaysia bagaikan pertandingan derby (dua tim sekota) yang rawan konflik.
Dalam istilah sepak bola, pertarungan derby selalu melibatkan emosi yang meledak-ledak. Pertarungan derby kerap menjadi partai penuh gengsi, penuh amarah, penuh insiden di antara dua tim yang secara tradisional selalu bermusuhan.
Bahkan tak jarang, pertarungan derby pun akan berbuntut kericuhan yang bisa dikatakan melewati batas-batas fairplay.
Banyak contoh dari hal tersebut. Di Liga Seri A Italia, bagaimana panasnya pertandingan antara tim sekota AS Roma dengan Lazio yang selalu menyulut perseteruan di antara pendukungnya. Maupun AC Milan dan Inter Milan yang juga selalu sarat gengsi.
Di liga Inggris, kita mengenal London derby antara Arsenal dan Chelsea, Manchester United dengan Manchester City ataupun Liverpool lawan Everton.
Singkatnya, entah untuk berebut pengaruh di kalangan pendukungnya atau ada motif lain, yang jelas aroma persaingan selalu merebak kental dalam pertemuan dua tim sekota.
Hal yang sama terjadi ketika masalah TKI ilegal kembali mencuat. Tindakan penuh emosional dan kadang tak masuk akal, bermunculan hingga membuat suasana bertambah gerah di dua negeri serumpun.
Dimulai dengan rencana Malaysia memulangkan ratusan ribu TKI Ilegal asal Indonesia yang diwarnai hukuman cambuk serta perlakukan kasar lainnya. Belum lagi masalah upah yang tidak dibayarkan hingga membuat para TKI Ilegal itu emoh untuk meninggalkan negeri jiran tersebut.
Seperti sudah diduga, reaksi keras pun bermunculan. Kondisi tersebut membuat rasa nasionalisme bangsa ini tergugah. Bahkan tidak kurang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berkomentar keras dengan hal itu. Wapres mengancam pemerintah Indonesia akan menerapkan hukum serupa (cambuk) terhadap tenaga kerja Malaysia di Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum.
Dengan lantang Wapres juga berpendapat pemerintah tidak perlu lagi meminta Malaysia untuk memperpanjang masa amnesti bagi TKI ilegal di negara itu. Pemerintah akan lebih berfokus pada penegakan hukum secara berkeadilan.
Bola panas pun terus bergulir. Seakan mendapat dukungan dari Wapres, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Fahmi Idris, berencana menuntut perusahaan dan majikan nakal yang secara ilegal mempekerjakan TKI dan tidak membayar gajinya. Menurut Fahmi, banyak TKI di Malaysia tidak bisa mengambil penawaran amnesti karena belum mendapat gaji dari majikannya. Kasus yang mencuat melibatkan sekitar 90 TKI yang belum dibayar gajinya sekitar 152 ribu Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 371,2 juta oleh sebuah perusahaan konstruksi. Tentu saja pihak Malaysia pun tidak mau membiarkan bola panas membakar janggutnya sendiri. Dengan serta merta pucuk pimpinan di negeri Melayu itu menanggapi ancaman yang dilancarkan pemerintahan Indonesia.
Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dengan nada sedikit sinis mengingatakan pemerintah Indonesia untuk berpikir dua kali jika ingin mengambil langkah hukum soal TKI ilegal. Menurut Badawi, pemerintah Indonesia harus berhati-hati terhadap masalah lain yang akan timbul jika ingin menuntut perusahaan-perusahaan Malaysia yang diduga berbuat curang tidak membayar gaji TKI.
“Biarkan mereka mengambil langkah apa saja seperti yang mereka inginkan. Tapi akan ada akibatnya, akan ada masalah lain yang muncul, sebab masalah ini melibatkan status para pekerja itu yang datang ke sini secara ilegal. Itu juga pelanggaran,” papar Badawi seperti dilansir The Star.
Pernyataan orang nomor satu Malaysia itu pun seakan umpan matang untuk membuat situasi bertambah panas. Bahkan sampai ada yang mengusulkan pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dan mensweeping pengusaha Malaysia di Indonesia seperti dikatakan ketua umum Forum Studi Aksi Demokrasi (FORSAD), Faisal Riza Rahmat.
Reaksi yang timbul dari beberapa elemen di negeri ini, mungkin bisa dipahami. Begitu pula halnya dengan yang dilakukan pihak Malaysia. Sesuatu yang bersentuhan dengan martabat negara, terlebih lagi antara Indonesia-Malaysia memang mudah membuat hormon adrenaline bergejolak. Namun terkadang, perseteruan dua negeri ini hanya melahirkan sikap Chauvinism yang tidak pada tempatnya.
Beruntung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa bersikap sedikit arif dengan tidak ikut meramaikan wacana perang derby ini. Pertemuan antara SBY dan Badawi, setidaknya telah mengurangi sedikit ketegangan di antara kedua negeri tanpa kehilangan martabatnya masing-masing.
Tanpa ingin mengenyampingkan persoalan martabat bangsa, masalah TKI ilegal harus dilihat secara komprehensif dan pada tempatnya. Kita tidak menutup mata bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Malaysia dalam menangani kasus TKI ilegal ini. Namun sejujurnya, ada hal yang lebih penting kita pikirkan, yaitu tentang bagaimana masalah ini bisa terjadi.
Persoalannya, masalah TKI ilegal di Malaysia sendiri bukan kali ini saja terjadi. Kasus serupa selalu berulang dari tahun ke tahun, dan seperti biasa, pemerintah Indonesia pun seakan tak pernah memiliki solusi tepat untuk menangani para pahlawan devisa tersebut.
Layak disimak apa yang dikatakan Wapres Jusuf Kalla mengenai sikap pemerintah Indonesia yang tidak perlu lagi mengemis-ngemis perpanjangan masa amnesti untuk para TKI ilegal tersebut.
Artinya, setidaknya pemerintah telah siap untuk menerima kembali anak-anak bangsa di tanah kelahirannya sendiri. Tentu saja hal itu berarti para penguasa negeri ini juga telah mempersiapkan lapangan kerja bagi ratusan ribu rakyatnya yang terpaksa harus mencari nafkah di negeri jiran.
Namun jika itu hanya letupan emosional dari sang wapres, apa yang diungkapkannya hanya membuang-buang energi yang malah merugikan posisi republik ini di mata para negeri sahabat. Satu sikap yang sangat tipikal dengan perang derby dalam sepak bola!

Dhany R Bagja

Save by the bell

Posisi pemerintahan saat ini bagaikan seorang petinju yang terus-terusan dihujani pukulan, dan ketika tinggal menunggu waktu untuk jatuh knock out tiba-tiba diselamatkan oleh bunyi bel. Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) melancarkan program kerja 100 hari, hitungan mundur terus dilakukan. Di tengah sorotan berbagai pihak dengan agenda yang bermacam ragam pula, segala usaha dilakukan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu untuk membuktikan diri bahwa program 100 hari bukanlah 'pepesan kosong' semata.
Di alam demokrasi yang dipicu dengan munculnya semangat reformasi pada tahun 1998 lalu, posisi pemerintah memang tidak lagi menjadi untouchable. Kritikan terhadap penguasa bukan lagi barang haram yang biasanya kerap berakhir di penjara. Pasal-pasal karet 'hatzaai artikelen' yang biasanya menjadi senjata andalan pembungkam, sudah menjadi aturan usang yang tidak lagi mumpuni.

Maka, tak berlebihan jika saat ini banyak pihak merasa memiliki wewenang untuk mengoreksi kinerja pemerintahan baru, terutama program 100 hari kerja yang digembar-gemborkan ke delapan penjuru angin nusantara di saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu.
Kebebasan berpendapat yang baru dihirup bangsa ini dalam enam tahun terakhir, memang sempat menjadikan kita sebagai masyarakat pencaci. Jalannya pemerintahan yang lurus pun tak akan luput dari kritikan, apalagi jika pemerintahan itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Namun satu hal yang pasti, propaganda 100 hari yang selalu menjadi andalan SBY-JK merupakan bentuk overconfidence yang malah menjerumuskan diri mereka sendiri.
Tak bisa dipungkiri, sejak krisis moneter yang melanda berbagai negeri di kawasan Asia pertengahan 1998 lalu, tidak seperti negeri-negeri tetangga lainnya, Indonesia tampaknya sangat kesulitan untuk kembali bangkit. Pemerintahan berganti, namun krisis perekonomian Indonesia tidak juga beranjak dari titik nadir.
Hal itupun menjadi permasalahan yang diwariskan kepada pemerintahan SBY-JK. Krisis yang telah mendera berkepanjangan itupun rasanya tidak cukup diselesaikan hanya dalam hitungan 100 hari, kecuali duet penguasa saat ini memiliki mantra ampuh yang hanya dengan mengatakan 'alakazam' lalu semuanya bisa berubah menjadi lebih baik.
Sebenarnya, tanpa propaganda tersebut, pemerintahan baru pasti akan selalu menjadi sorotan. Ditambah dengan janji-janji memabukkan itu, pemerintahan SBY-JK semakin menempatkan dirinya menjadi sasaran yang sangat sempurna bagi para musuh politiknya.
Angka 100 pun tiba-tiba mendapat tempat yang sangat istimewa di benak ratusan juta rakyat Indonesia. Seakan tak ingin luput satu haripun, perkembangan dari hari ke hari kinerja pemerintahan terus dicermati.
Hasilnya, bisa diduga. Baik itu dilakukan secara subyektif maupun obyektif, tanpa pamrih ataupun ada pamrih, tulus maupun tidak tulus, yang jelas berbagai kritikan terus mencecar kinerja pemerintahan yang dianggap terlalu banyak omong besar dengan janji kampanyenya dulu. Bahkan hal itu dilakukan sejak hari pertama pasangan SBY-JK naik ke tampuk pemerintahan Republik ini.
Seakan ingin melengkapi berbagai argumen yang menyudutkan pemerintahan, lembaga jajak pendapat pun mengadakan riset tentang kepopuleran sang presiden terpilih yang menukik tajam seiring berbagai hal yang dianggap melenceng dari janji semula.
Dari mulai kasus tabrakan beruntun di jalan tol -yang hingga kini tidak jelas juntrungannya, sampai kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), semuanya nyaris mengarah pada penilaian kegagalan kinerja pemerintahan.
Reaksi pun bermunculan, dari mulai aksi demonstrasi besar-besaran hingga pembakaran foto presiden dan wakil presiden yang merupakan simbol-simbol negara pundigelar. Pemerintahan pun menampakkan wajah sesungguhnya ketika beberapa aktivis mahasiswa ditangkapi.
Belum lagi kontroversi tentang hubungan tak harmonis antara presiden dan wakil presiden yang menjadi bulan-bulanan pihak oposisi di gedung parlemen. Dan seperti biasa, gedung parlemen pun masih tetap menjadi ajang gontok-gontokkan dengan tingkah para wakil rakyatnya yang -maaf- agak kampungan.
Suka atau tidak suka, dua hari menjelang genapnya 100 hari pertama kinerja pemerintahan baru, rapor merah tampaknya sudah mulai dipersiapkan. Jujur saja, posisi pemerintah pun saat ini bagaikan tokoh Sangkuriang yang berpacu dengan waktu dalam menyelesaikan janjinya terhadap kekasih sekaligus ibunya, Dayang Sumbi.
Meski terkesan baik-baik saja, namun berbagai kritikan dari beberapa elemen masyarakat negeri ini bisa dipastikan menjadi beban yang semakin memberatkan pemerintahan baru saat ini.
Di tengah himpitan berbagai beban serta tekanan yang begitu besar, pemerintah pun harus dihadapkan pada murka alam yang luar biasa. Dimulai dari gempa di Nabire, Papua lalu disusul gempa dan gelombang Tsunami yang menyapu sebagian besar wilayah Serambi Makkah. Tentu saja, selain menelan korban yang mencapai ratusan ribu jiwa, bencana alam yang merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah planet bumi ini juga menelan kerugian dana yang nyaris tak terhitung banyaknya. Keperian pun seakan tak pernah berakhir ketika siklus tahunan banjir kembali menenggelamkan berbagai wilayah di nusantara.
Artinya, ditinjau dari segi perekonomian negara yang tengah morat-marit, bencana itu juga semakin membuat posisi Indonesia terpuruk dalam krisis multi dimensi yang tak terhingga.
Potret keharuan yang mengetuk hati dunia, telah mengantarkan Indonesia pada sorotan manca negara. Dunia pun menjadi tanpa sekat, berbagai bangsa berbagai agama serta berbagai faham politik seakan bersatu untuk mengembalikan Aceh yang luluh lantak ke dalam peradaban.
Tidak hanya itu, berbagai pertemuan tingkat tinggi pun digelar. Dari mulai penundaan pembayaran, pengurangan hingga penghapusan utang Indonesia ke negeri-negeri kreditor segera dibahas. Istilah moratorium yang sangat asing di telinga awam, tiba-tiba seakan menggejala yang menghiasi halaman berbagai surat kabar di negeri ini.
Tentu saja apa yang dijanjikan negeri-negeri pemberi pinjaman itu sedikit melegakan bagi pemerintahan Indonesia yang jelas-jelas nyaris tak mampu menahan berat beban yang ada.
Tiba-tiba ada pertanyaan nakal yang menyeruak, di tengah bencana yang sangat memilukan, apakah ini juga menjadi berkah tak terduga bagi pemerintahan SBY-JK? Bagaimanapun penundaan pembayaran ataupun pengurangan utang adalah hal yang nyaris mustahil didapatkan dalam keadaan normal. Moratorium -jika itu akhirnya disepakati- jelas merupakan suatu keringanan yang cukup berarti untuk mengurangi beban yang selama ini dipikul.
Tanpa ingin mengurangi simpati dan empati terhadap ratusan ribu jiwa yang menjadi korban, mungkinkah bencana gelombang Tsunami di Aceh menjadikan pemerintahan SBY-JK yang tengah disorot kinerjanya dalam 100 hari ini, sedikit terselamatkan?
Posisi pemerintahan saat ini bagaikan seorang petinju yang terus-terusan dihujani pukulan, dan ketika tinggal menunggu waktu untuk jatuh knock out tiba-tiba diselamatkan oleh bunyi bel.
Rasanya memang tak patut di tengah situasi keprihatinan tiba-tiba kita berpikir mengambil keuntungan dari sebuah bencana yang maha dahsyat. Tapi faktanya, kinerja 100 hari SBY-JK yang centang perenang mungkin bisa diselamatkan oleh penanganan Aceh yang benar-benar serius.Pertanyaannya, mampukah pemerintah memanfaatkan situasi tersebut?

Deja-Vu!

Gonjang-ganjing rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menuai aksi protes dari berbagai lapisan masyarakat. Golongan mahasiswa yang selama ini menjadi motor dari jalannya mesin reformasi, kembali mengambil bagian pertama yang paling reaktif untuk menyikapi rencana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) yang masih seumur jagung.
Berbagai aksi demonstrasi pun kembali digelar di beberapa kota besar. Bahkan tidak hanya elemen mahasiswa yang senantiasa kencang menyuarakan penderitaan rakyat, namun kalangan artis yang kerap menjadi simbol kemapanan dari tingkat tataran masyarakat negeri ini pun meneriakkan keprihatinannya.
Aksi demo mahasiswa yang terjadi belakangan ini pun sangat tipikal. Dari mulai membakar ban-ban bekas sambil memacetkan jalanan hingga membakar foto-foto sang presiden dan wakil presiden terpilih yang merupakan simbol kenegaraan. Ujung-ujungnya tuntutan mundur terhadap duet SBY-JK pun mengemuka.

Semua kejadian yang tergambarkan di layar televisi, halaman-halaman surat kabar maupun kesaksian melalui mata telanjang bagaikan deja-vu yang masih sangat melekat dalam pikiran kita.
Enam tahun lalu, ketika negeri ini akhirnya porak poranda dan gedung-gedung luluh lantak akibat kerusuhan massal, semuanya bermula dari kebijakan pemerintah era Presiden Soeharto yang tidak mampu menahan laju gerak inflasi yang semakin menukik. Kenaikan harga BBM yang berimbas pada semua sektor, telah membuat sebagian besar masyarakat kehilangan akal sehat.
Situasai politik yang mencapai titik didih, korban-korban sipil yang terus berjatuhan serta entah berapa kerugian materil maupun non materil yang diderita, menjadikan sangat mahal harga yang harus dibayar bangsa ini. Bahkan, jauh lebih mahal dari dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi harga minyak itu sendiri.
Sukar dibayangkan jika saat itu kita berada di negeri yang bernama Indonesia. Negeri yang selalu digembar-gemborkan penuh dengan tata-krama, sopan santun dan gemah ripah loh jinawi, tiba-tiba menjadi negeri yang penuh dengan keangkaramurkaan. Sesama anak bangsa saling bunuh, penjarahan di berbagai sudut kota, kebakaran, perkosaan dan penyiksaan, mewarnai lembaran hitam sejarah yang patut dicatat dengan tinta merah darah.
Dan akhirnya, pemerintahan yang selama 32 tahun berdiri kokoh tanpa tanding, pemerintahan yang selalu mempropagandakan bangsa kita nyaris tinggal landas, pemerintahan yang selalu menjadi kekuatan hukum terbesar di republik ini, harus menerima kenyataan pahit diruntuhkan oleh kekuatan massa yang tidak lagi memiliki sedikitpun kepercayaan terhadap para pemimpinnya.
Terlepas dari tujuan di balik aksi-aksi protes dan keprihatinan itu -yang tentunya juga beragam, faktanya kenaikan BBM memang menjadi hantu yang senantiasa menambah penderitaan. Kenaikan BBM di saat kehidupan masyarakat masih centang perenang dan belum pulih sepenuhnya dari berbagai krisis multi dimensi, akan menohok sendi-sendi kehidupan terutama bagi kaum marginal yang menjadi bagian terbesar dari republik ini.
Di sisi lain, pemerintah seakan tidak bergeming dengan rencana yang terus digulirkannya. Bahkan dibanding tahun 1998 lalu, rencana kenaikan BBM yang mencapai 40% merupakan sesuatu yang sangat fantastis. Bisa dibayangkan berapa kali lipat beban yang akan ditanggung masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk menghadapi badai krisis baru yang memang sudah sejak lama akrab dengan mereka.
Pemerintah pun tampaknya memiliki alasan tepat untuk mengambil kebijakan yang beberapa kalangan menganggapnya sangat tidak populer tersebut. Dengan membeberkan sederet angka-angka dan argumentasi yang meyakinkan, pemerintah pun dengan percaya diri -meski dengan diawali kata maaf seperti yang dilontarkan wakil presiden Jusuf Kalla- tetap pada keputusannya untuk menaikkan harga BBM hingga 40%.
Siapapun yang memerintah dalam kondisi tersebut, sulit rasanya mengenyampingkan untuk tidak mengambil kebijakan itu. Dengan kondisi keuangan pemerintah yang juga 'kembang-kempis' para penyelenggara negara itu mengaku sudah tidak mampu lagi menahan beban untuk memberikan subsidi bagi produk BBM. Kenaikan harga minyak dan gas dunia yang melambung tinggi, membuat pemerintah tidak kuasa lagi menolong rakyatnya sendiri.
Selain itu, dana subsidi pemerintah yang merupakan kompensasi BBM sebesar 10 sampai 15 triliun selama ini akan disalurkan pada pembangunan infrastruktur sekitar tiga hingga lima triliun. Sisanya akan disebarkan untuk menunjang kesehatan, pendidikan dan raskin (beras untuk rakyat miskin).
Rasional? Tentu, dengan segala hitungan dan kenyataan yang ada, pertimbangan pemerintah untuk tetap keukeuh menaikkan harga minyak adalah sesuatu yang masuk akal.
Pengalokasian untuk infratruktur, sektor kesehatan, pendidikan dan raskin pun sesautu yang bisa diterima, dengan catatan, benar-benar disalurkan pada hal yang semestinya dan tidak ada lagi praktik-prakrik korupsi seperti yang selama ini kerap terjadi.
Hanya saja keputusan sulit itu diambil di saat masyarakat tengah menikmati harapan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintahan baru. Harapan yang diterbitkan melalui janji 100 hari bagaikan dongeng yang telah menina-bobokan sebagian rakyat negeri ini untuk kembali berani bermimpi. Mimpi yang selama ini mereka pendam karena tidak mungkin akan menjadi nyata, mimpi yang selama ini mereka ingkari karena hanya akan menyakiti diri sendiri dan mimpi yang selama ini mereka haramkan karena hanya akan menambah beban dalam sesaknya kehidupan.
Bisa saja pemerintah meminta masyarakat untuk berpikir realistis dan jangan terlalu utopis menyikapi kepemimpinan pemerintahan baru saat ini. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah superman yang mampu memutar dunia berbalik 360 derajat untuk menghadirkan semua apa yang selama ini mereka impikan.
Namun semua itu memang bermula dari janji kampanye yang ditebar ke delapan penjuru angin di negeri ini. Dalam penalaran rakyat jelata, tak ada istilah subsidi yang dikonversi maupun segala macam ekspektasi. Bagi mereka, perubahan adalah bagaimana perut yang tadinya lapar bisa menjadi kenyang.
Mungkin janji 100 hari dari SBY-JK merupakan langkah blunder mereka, karena hal itu telah membuat rakyat benar-benar terlena dan berharap sangat-sangat-sangat banyak akan terjadinya perubahan menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Dan, keputusan kenaikan harga BBM itu seakan menjadi pengkhianatan dari harapan yang selama ini merebak.
Rasanya sangat wajar jika kita kembali berharap agar pemerintah meninjau ulang soal apa yang akan dilakukannya berkaitan dengan BBM tersebut. Dengan tim ekonomi pilihan yang mereka miliki, setidaknya rakyat berharap ada solusi yang bisa sama-sama tidak merugikan, semacam menciptakan simbiosis mutualisme. Bukankah para menteri itu diangkat untuk mengemban tugas mensejahterakan rakyat dari republik tercinta ini?
Kalaupun kenaikan BBM merupakan satu-satunya pilihan yang tidak bisa dihindari, yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana membuat rakyat bisa kembali nyaman menjalani kehidupannya.
Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah mampu menyampaikan sesuatu yang pahit bisa diterima dengan manis oleh rakyat. Membuang semua arogansi kekuasaan yang kerap menjadi biang dari segala macam persoalan. Bagaimana cara menyentuh hati rakyat tanpa menggoreskan sedikitpun luka.
Karena, rasanya tak perlu lagi bangsa ini jatuh ke dalam lubang sama yang hanya akan menambah daftar panjang penderitaan dan semakin mengukuhkan bangsa ini sebagai bangsa bar-bar. Naudzubillah!